Aksi Demonstrasi GMPD: KPU DKI Jakarta Dinilai Gagal Kelola Dana Pilkada 2024

Friksi.id.Jakarta, 5 Desember 2024 – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Demokrasi (GMPD) yang dipimpin oleh Ketua Umum Rafliyansah hari ini menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan kegagalan KPU DKI Jakarta dalam mengelola dana Pilkada 2024, yang berimbas pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih.

Berdasarkan data resmi, tingkat partisipasi pemilih di DKI Jakarta hanya mencapai 56,3%, jauh di bawah target nasional sebesar 77,5%. GMPD menilai hal ini merupakan kegagalan serius, mengingat anggaran Pilkada yang mencapai Rp 1,5 triliun.

Dalam orasinya, Rafliyansah menegaskan bahwa rendahnya partisipasi ini merupakan dampak langsung dari lemahnya manajemen KPU DKI Jakarta dalam mengelola anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan peningkatan aksesibilitas pemilu.

“KPU DKI Jakarta harus bertanggung jawab atas ketidakmampuan mereka memenuhi target nasional. Uang rakyat sebesar Rp 1,5 triliun harus dipertanggungjawabkan secara transparan!” tegas Rafliyansah di hadapan puluhan peserta aksi.

GMPD mengajukan tiga tuntutan utama dalam aksi ini:

1. Transparansi penuh terkait pengelolaan dana Pilkada 2024 – GMPD mendesak KPU DKI Jakarta membuka detail penggunaan anggaran untuk menjelaskan penyebab rendahnya partisipasi pemilih.

2. Audit menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – GMPD meminta audit terhadap anggaran Pilkada sebesar Rp 1,5 triliun. Selain itu, mereka menuntut pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal KPU DKI Jakarta, Drs. Dirja Abdul Kadir, MM, yang diduga mengelola anggaran Pilkada tidak tepat sasaran.

3. Peningkatan sosialisasi dan aksesibilitas pemilu di masa depan – GMPD menyerukan reformasi dalam strategi sosialisasi agar kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang.

Rafliyansah menutup aksi ini dengan menyerahkan petisi resmi kepada perwakilan KPU DKI Jakarta. “Kami tidak akan berhenti sampai KPU DKI Jakarta memberikan jawaban yang memuaskan. Ini bukan hanya soal angka partisipasi, tapi soal kepercayaan rakyat terhadap demokrasi!”

Aksi ini berjalan dengan tertib dan mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, KPU DKI Jakarta belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan GMPD.